INDOEKSPRES.ONLINE. (KOTA TASIK) – Terkait pelaksanaan Open Bidding yang dilaksanakan Pemerintah Kota Tasikmalaya pada hari Jum’at (08/11/19) kemarin, menuai konflik dari Ketua, Wakil Ketua DPRD beserta Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tasikmalaya.
Menyikapi persoalan tersebut Komisi 1 DPRD beserta Ketua DPRD H Aslim SH, Wakil Ketua H Agus Wahyudin, H Mamat Rahmat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dodo Rosada mengadakan konfernsi pers bersama awak media baik elektronik, cetak, maupun media online bertempat di Ruang Bamus DPRD Kota Tasikmalaya. Sabtu
H Aslim SH selaku ketua DPRD Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa pada hari Jum’at (08/11/2019) malam pihaknya melaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD beserta Ketua-ketua fraksi dan Ketua kelengkapan. Dimana Rakor ini dimulai pada pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB.
"Sengaja Rakor ini kami gelar berkenaan dengan beberapa persoalan yang harus kita sikapi di Kota Tasikmalaya. Yang DPRD sikapi akan situasi di Kota Tasikmalaya saat ini adalah dengan berkenaan dengan open bidding yang dilakukan beberapa waktu yang lalu dan endingnya pada hari Jum’at,". Saya selaku Ketua DPRD perlu sampaikan bahwa tahapan-tahapan dalam open bidding itu tidak pernah disampaikan baik itu ke pimpinan DPRD ataupun ke alat kelengkapan daerah yang dalam hal ini Komisi 1. Tidak ada secarik kertas pun yang kami terima untuk tahapan-tahapan tersebut. Padahal DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Yang kedua bentuk koordinasi pun tidak ada,” paparnya.
H Aslim pun menambahkan pada kesempatan ini pun kami sampaikan bahwa DPRD baru tahu pelantikan hasil open bidding tersebut pada hari Jum’at 8 November 2019 pada pukul 11.00 WIB, padahal pelantikan akan dilaksanakan pada pukul 13.00 WIB.
“Ini artinya koordinasi seperti apa yang dilakukan Pemerintah Daerah ? Padahal kita sudah beberapa kali sampaikan melalui komisi, tolong lakukan rapat kerja dengan Panitia seleksi dengan Badan Kepegawaian supaya koordinasi ini lebih baik lagi. Sepertinya Pemerintah Daerah hanya memandang sebelah mata ke DPRD, saya mengatakan seperti itu karena ini bukan yang pertama kali Pemerintah Daerah melakukannya. Saya lihat open bidding kali ini merupakan yang terparah, karena tanpa adanya koordinasi dengan DPRD,” tegas H Aslim.
Jurnalis : Tim
Www.Fokuspriangan.com
Tidak ada komentar: